Respons PPKM, Ketua IPNU Kabupaten Cirebon Imbau Kader Tunda Kegiatan Tatap Muka
Pelajar NU Cirebon,
Merespons Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) PC IPNU Kabupaten Cirebon mengimbau kepada PAC, PR dan PK IPNU se-Kabupaten Cirebon agar menunda seluruh kegiatan tatap muka. Imbauan itu disampaikan melalui Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021.
Ketua PC IPNU Kabupaten Cirebon Ahmad Yusuf mengatakan, imbauan ini guna menekan laju pandemi covid-19 yang saat ini belum terlihat melandai. Pasalnya jumlah terinfeksi covid-19 di Kabupaten Cirebon melonjak. Sebanyak 35 kecamatan berstatus zona merah atau berisiko tinggi penularan covid-19.
“Liburan kemarin setelah lebaran jumlah orang yang terinfeksi itu tidak menurun tapi justru semakin naik. Maka dengan hal ini, sebagai bagian dari masyarakat saya mesti mengimbau seluruh pelajar IPNU se-Kabupaten Cirebon untuk memberhentikan terlebih dahulu kegiatan sementara selama 20 hari kedepan,” ujarnya.
Yusuf menyampaikan, walaupun Kabupaten Cirebon tidak masuk dalam PPKM darurat. Namun, penyebaran pandemi Covid 19 saat ini begitu masif. Karena itu ia khawatir para pelajar, anggota dan kader IPNU akan berdampak dan terpapar virus ini.
“Kemarin saja sebelum pelantikan pengurus kita ada yang positif Covid 19. Ini tentu hal yang mesti dihindari. Terlebih kegiatan rutinitas pengkaderan kita senantiasa mengumpulkan orang banyak,” tambahnya.
Menurutnya, jika tidak mengeluarkan intruksi, kegiatan pengkaderan Masa Kesetiaan Anggota (Makesta) sudah pasti akan digelar. Bahkan sudah padat hingga akhir Juli.
“Sudah padat agenda pengkaderan Makesta di beberapa Kecamatan yang sudah mengirimkan surat. Namun kita berhentikan untuk ditangguhkan terlebih dahulu sampai 15-20 hari ke depan. Sampai berita atau angka laju pandemi ini bisa melandai. Penangguhan ini jika masih tetap naik, kita akan tambah sampai waktu yang tidak ditentukan,” jelasnya.
Yusuf juga menyampaikan, kondisi rumah sakit di Kabupaten Cirebon saat ini sudah sangat penuh. Bahkan di Jawa Barat keterisian pasien covid-19 sudah 80-90 persen. Sehingga PPKM ini menjadi penting untuk menekan laju Covid 19.
Ia pun berharap upaya PPKM ini bisa lebih optimal. Ia menilai, sejauh ini kebijakan PPKM atau PSBB itu ambigu.
“PPKM ini bukan solusi yang optimal tetapi hanya memperlambat covid-19. Upaya yang tepat adalah pemerintah mesti melakukan pemberhentian total dengan cara lokdown untuk kota/kabupaten yang tinggi, kemudian memberinya vaksin. Karena banyak masyarakat yang melakukan kegitan yang menimbulkan keramaian,” ungkapnya.
Upaya yang tepat, kata Yusuf, pemerintah harus serius untuk lockdown dan membiayai kebutuhan warganya.
“Saya baca berita tadi pagi bahwa penyerapan anggaran untuk penanganan pandemik dari angka ratusan triliun itu yang yang terserap baru 12 sampai 20%. Ini sangat lucu. Jadi bukan tidak ada anggarannya tetapi tidak terserap. Maka idealnya saya berharap kalau mau serius ya lockdown. Sementara terhadap kebutuhan makannya dibackup,” ungkapnya.
Yusuf mengatakan, intruksi pemberhentian atau penangguhan kegiatan ikut serta dalam membantu pemerintah menurunkan angka pandemi covid-19. Untuk itu ia berharap, PPKM kali ini akan mampu melandaikan laju pandemi covid 19.
“Sekalipun kurang ideal dan kurang tegas. Contohnya kemarin membolehkan warga mengadakan hajatan. Itu menjadi ketidakseriusan pemerintah. Warga juga harus sadar bahwa covid-19 ini ada dan berbahaya,” tutupnya.
(Muizz)
